agen domino Musisi Ahmad Dhani menanggapi santai mengenai kasus ujaran kebencian yang diduga menyeret namanya.

"Ya kan' saya sudah biasa jadi tersangka," ujar Dhani di Mapolda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Selatan, Jumat (6/10/2017).

Dia mengaku siap jika nantinya pihak kepolisian menetapkan menjadi tersangka.

Sampai saat ini, ucap Dhani, belum ada surat panggilan dari polisi untuk pemeriksaan lanjutan.

"Belum ada, tapi saya sudah biasa. Pokoknya saya sudah biasa jadi tersangka. Kan' sudah 12 kali jadi tersangka," ujar Dhani. 

Sementara itu, Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan Komisaris Besar Iwan Kurniawan mengatakan, kasus Ahmad Dhani sudah ditingkatkan status kasusnya ke tahap penyidikan.

Iwan mengatakan, ujaran yang diunggah Ahmad Dhani di akun media sosial Twitter pribadinya sudah memenuhi unsur pidana.

"Ya, sudah ada pidana," ujar Iwan di Mapolda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Selatan, Jumat (6/10/2017).

Polisi akan memeriksa Dhani untuk menentukan statusnya apakah bisa ditingkatkan sebagai tersangka atau tidak, "(Pemeriksaan Dhani) tunggu gelar perkara dulu," ujar Iwan.

Iwan memastikan pemeriksaan akan dilakukan setelah penyidik mendapatkan keterangan dari ahli bahasa dan ahli pidana, "Iya, nanti kami periksa saksi ahli," ujar Iwan.

Tulisan di Twitter Ahmad Dhani isinya: "Siapa saja yg dukung Penista Agama adalah Bajingan yang perlu di ludahi muka nya - ADP." Dhani dilaporkan pendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bernama Jack Boyd Lapian sekaligus pendiri BTP Network ke Polda Metro Jaya pada Kamis (9/3/2017).

Ahmad Dhani diduga melanggar Pasal 28 ayat 2 Jo Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

sumber : infonetral

ahmad dhani

14.13.00

Seorang penumpang wanita tertangkap basah keluar dari ruang kokpit pesawat, setelah dua jam berada di dalam.

 

Rekaman yang beredar luas di youtube ini segera menjadi perbincangan hangat netizen. Ngapain wanita cantik ada dalam kokpit bersama pilot?

Video ini direkam seorang penumpang terjadi di dalam kabin pesawat Pakisatan International Airlines (PIA) nomor penerbangan PK 853 rute penerbangan Tokyo ke Beijing.

Seorang wanita China terekam keluar dari ruang pilot setelah menghabiskan dua jam di dalam kokpit.

Dilaporkan bahwa pilot, Kapten PIA Shahzad Aziz telah mengundang wanita China itu ke dalam kokpit selama penerbangan dan dia baru keluar setelah pesawat mendarat di Beijing.

Penumpang berkebangsaan Pakistan yang membuat video ini langsung menanyai wanita China itu saat dia keluar dari kokpit.

Ia bertanya tentang penerbangannya dan bagaimana pengalamannya bepergian dengan Pakistan International Airlines.

Wanita itu kemudian mulai merasa terganggu saat dia ditanyai apakah dia mengenal pilot itu secara pribadi.

Ia lalu menjadi marah saat menyadari perbincangan itu direkam. "kamu merekam saya?"

Wanita China tersebut kemudian mengeluh kepada staf PIA karena tidak terima direkam seperti itu.

Insiden ini telah menjadi pergunjingan di media sosial .

Orang-orang bahkan mengklaim bahwa wanita China itu ada di dalam untuk alasan pribadi dengan sang kapten, dan memberi label insiden tersebut sebagai 'Korban Cinta China-Pakistan' di udara.

Pemberitaan menyebut ini tamparan terhadap PIA dan kebijakan penerbangan internasional yang tidak membenarkan ada penumpang berada di dalam ruang kokpit.

Ini bukan hanya kunjungan singkat tapi wanita tersebut tetap tinggal di dalam bersama Kapten Shahzad Aziz selama lebih dari dua jam.

PIA  mengatakan bahwa mereka akan menyelidiki insiden tersebut, termasuk dugaan adanya skandal terlarang selama penerbangan berlangsung.

08.53.00

 

Seorang wali kota di Italia menawarkan bonus uang 2.000 Euro atau sekitar Rp29 juta kepada siapa saja yang bersedia pindah ke Desa Bormida, sebuah desa indah di negara itu. Selain uang, juga ditawarkan biaya sewa rumah yang murah.

Tawaran hadiah ini muncul untuk mencegah desa di pegunungan Bormida ini menjadi “desa hantu” karena sepi. Desa tersebut berada 420 meter (1.380 kaki) di atas permukaan laut, di wilayah barat laut Liguria.

Desa ini dikhawatirkan akan semakin sepi setelah para penghuninya pindah ke kota lain dan kini hanya tersisa 394 jiwa. Sebagian penduduk desa itu telah pindah ke kota terdekat Savona dan sekitarnya.

Bonus uang dan tawaran sewa rumah murah ini disampaikan Wali Kota setempat Daniele Galliano. Menurutnya, dengan sewa rumah yang murah, biaya properti di desa itu minimal hanya akan menghabiskan 50 euro per bulan dan maksimal tidak lebih dari 120 euro per bulan.

Lantaran properti kawasan itu tetap kosong dan desa terus kehilangan para penduduknya, Wali Kota Galliano memutuskan untuk "mengambil tindakan".

”Kami tidak bisa menyewakannya pada nilai pasar, jadi kami memilih nomor simbolis dan permintaannya berlimpah, yang penting adalah untuk mengisi kembali desa,” kata Galliano kepada media setempat, seperti dikutip Telegraph, Selasa (9/5/2017).

Sejak tahun 2014, skema ini telah membantu menjaga pertumbuhan penduduk, dari 390 menjadi 394 orang, meski desa itu sebelumnya telah kehilangan 54 orang. Selama masa jayanya pada tahun 1950-an, Desa Bormida memiliki lebih dari 1.000 pendu

08.45.00

 

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menyatakan pemerintah membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Wiranto menjelaskan setidaknya ada lima alasan mengapa ormas itu perlu dibubarkan.

"Pertama, sebagai ormas berbadan hukum HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional," kata Wiranto di kantor Menkopolhukam, Jakarta, Selasa 8 Mei 2017.

Kedua, kegiatan yang dilakukan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, asas dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2013 tentang ormas.

Ketiga, aktivitas yang dilakukan nyata-nyata telah menimbulkan benturan di masyarakat. Yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.

"Keempat mencermati berbagai pertimbangan di atas, serta menyerap aspirasi masyarakat, pemerintah perlu mengambil langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI," tegas mantan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tersebut.

Kelima, keputusan ini diambil bukan berarti pemerintah anti terhadap ormas Islam. "Namun semata-mata dalam rangka merawat dan menjaga keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45," katanya.

Rapat pembubaran ormas HTI ini dihadiri olek Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly dan perwakilan dari Kejaksaan Agung. 

08.29.00

 

Di dalam persidangan Pengadilan Tipikor, oknum pegawai pajak, Handang Soekarno, diketahui menangani persoalan pajak sejumlah wajib pajak, termasuk dua wakil ketua DPR, Fahri Hamzah dan Fadli Zon.

 

Selain kedua nama itu, ada juga nama artis Syahrini dan pengacara Eggi Sudjana. Menurut jaksa, nama-nama tersebut diduga wajib pajak yang persoalan pajaknya ditangani Handang.

Menanggapi hal itu, Fadli Zon mengaku sudah membaca pemberitaan itu. Namun dia belum paham apa urusannya nama dia ada di daftar barang bukti kasus menyangkut Handang.

"Saya tidak pernah tahu urusan itu. Saya juga tidak pernah punya urusan soal pajak. Saya pembayar pajak rutin," kata Fadli, Selasa (21/3).

Fadli langsung menuding, bahwa kasus itu diangkat karena dirinya bersama Fahri mengikuti aksi 4 November 2016 lalu.

"Memang saya mendengar kabar setelah saya dan Saudara Fahri menghadiri 4/11 itu, ada upaya mencari-cari kesalahan pajak. Tetapi saya tidak penah ada urusan soal pajak, saya bayar pajak dengan rutin, saya juga ikut tax amnesty. Jadi saya kira tak ada urusan tak ada masalah," jelasnya.

Fadli juga bila dirinya sama sekali tak mengenal Handono.

Untuk perusahaan miliknya, Fadli juga mengaku tidak pernah ada masalah. Semua sudah dia laporkan, termasuk laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) miliknya.

Walau demikian, Fadli mengaku dirinya takkan melaporkan balik penyebutan namanya di sidang itu. Toh namanya cuma sekadar disebut. Baginya dan Fahri Hamzah, semua terjadi hanya karena dicari-cari urusan politik saja.

"Ada pihak-pihak tertentu. Ada invisible hand. Saya tak tahu juga siapa yang bikin. Kalau mau periksa saja pajak saya," kata Fadli.

10.56.00

 

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berdasarkan pesanan politik dalam mengusut kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Pria yang akrab disapa HNW ini menyerahkan kepada KPK secara serius untuk menuntaskan kasus yang merugikan negara sekitar Rp2,3 triliun itu.

‎"Tapi juga berlandaskan keadilan hukum. Jangan berbasis pesanan atau opini atau disinformasi," ujar HNW di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/3/2017).

Wakil Ketua MPR ini mengaku tidak sepakat jika daftar hadir Komisi II DPR dijadikan sebagai petunjuk KPK dalam upaya penuntasan kasus itu.

"Sangat mungkin orang sudah berpindah pada komisi yang lain ketika daftar hadir itu diambil. Jadi, daftar hadir harusnya tidak dijadikan sebagai petunjuk," paparnya.

Kendati demikian, dia menilai apa yang telah dilakukan KPK dalam mengusut kasus e-KTP perlu didukung. Namun, dia kembali mengingatkan agar KPK serius menyelesaikan kasus e-KTP itu berdasarkan prinsip hukum dan keadilan.‎

"Bukan karena pesanan politik maupun apapun untuk menghadirkan kegaduhan-kegaduhan yang lain," tuturnya.

Adapun mengenai kekhawatiran adanya konflik kepentingan antara Ketua KPK Agus Rahardjo pada kasus itu, sebagaimana dilontarkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah beberapa hari lalu, HNW enggan menanggapinya.‎ Sebab, hal demikian dinilai bukan menjadi urusannya.

"Pendapat saya adalah agar KPK melaksanakan betul-betul penegakan hukum berbasiskan pada fakta hukum, jangan berbasiskan pada intrik-intrik politik maupun pesanan yang bisa mengaburkan masalah," pungkasnya.

16.14.00

 

Mahkamah Kehormatan Dewan menerima laporan dari tiga pihak mengenai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Setya Novanto terkait keterlibatannya dalam perkara korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Tiga laporan ini termasuk dalam sembilan laporan dugaan pelanggaran kode etik yang masuk pada masa reses dewan.

"Yang berkaitan dengan e-KTP, ada tiga laporan terkait Setya Novanto," kata Dasco di Ruang MKD, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 17 Maret 2017. Meskipun begitu, ia tak menyebutkan pihak mana yang melaporkan Novanto

Novanto disebut-sebut terlibat dalam pusaran korupsi proyek e-KTP. Namun, Novanto, yangjuga Ketua Umum Partai Golkar membantah keterlibatannya. Terakhir, Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman melaporkan Novanto ke MKD yang diduga menyampaikan informasi tidak benar.

Bonyamin mengatakan pihaknya memiliki bukti keterlibatan Setya Novanto dalam pusaran kasus korupsi e-KTP. Bukti itu berupa foto pertemuan Novanto dengan beberapa pihak terkait dengan pembahasan proyek e-KTP.


Boyamin menganggap ucapan Novanto tidak benar soal pertemuannya dengan sejumlah pihak terkait proyek itu. Ia mengklaim memiliki catatan pertemuan khusus pada akhir 2010. Bonyamin juga mendasarkan pernyataannya pada kesaksian Diah Anggraeni dalam persidangan.

Dasco mengatakan pihaknya akan memproses laporan pelanggaran kode etik oleh Ketua DPR Setya Novanto. MKD akan memverifikasi laporan koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Bonyamin Saiman, terlebih dulu.

12.35.00

 

Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno bertemu dengan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) KH Said Aqil Siradj di kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Selasa 14 Maret 2017. Silaturahmi itu untuk meminta doa restu dan nasehat dari pimpinan warga nahdliyin tersebut.

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj menegaskan netralitas NU secara organisatoris dalam Pilkada DKI Jakarta. Namun dengan ada silaturahmi itu sudah membangun silatul amal. Menurutnya, pertemuan itu juga menyamakan persepsi, visi dan misi untuk kepentingan semua warga Jakarta.

"Ada hubungan, menyamakan persepsi, menyamakan visi misi yang pas untuk kepentingan semuanya. Jadi PBNU sendiri tidak bisa untuk kampanye bahkan enggak boleh. Kalau person individunya PBNU mau kampanye untuk siapa saja boleh," kata Said Aqil.

Said Aqil menjelaskan, sejumlah pesan pun dititipkan kepada pasangan calon Anies-Sandi. Mulai dari persoalan keadilan, pengentasan ketimpangan, pendidikan, kesehatan dan membangun Jakarta untuk semua tanpa membeda-bedakan.

"Radikalisme juga, kalau pak Anies jadi Gubernur membangun Islam yang moderat. Islam yang bermartabat lah bukan Islam yang abal-abal, yang emosional. Islam yang bermartabat dan berbudaya," ujarnya.

Said Aqil meyakini dengan kemampuan dan kapasitas intelektual, track record dan pengalaman Anies selama ini bisa membangun Jakarta tanpa membeda-bedakan.

"Dan saya yakin beliau mantan erktor, mantan menteri, intelektual, (lulusan) Amerika. Saya yakin beliau pandangan sama lah," ucapnya.

Said mengaku sudah cukup lama saling mengenal dengan Anies. Bahkan sudah beberapa kali bertemu.

"Ini bukan pertemuan yang pertama. Sudah (pernah), waktu rektor sudah ketemu. Sebelum menteri, waktu menteri sudah bertemu," ucapnya.

12.20.00